Business ConceptSistem utama pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk para klien perusahaan saat ini adalah sistem yang kurang baik dengan banyak tahapan proses dan membutuhkan banyak tenaga administratif.

Perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan beberapa klinik untuk menjadi klinik provider / rekanan mereka sehingga para karywan dapat melakukan pengobatan secara cashless ( tidak perlu membayar terlebih dahulu ) sehingga penggunaan benefit dan biaya dapat dikontrol.

Biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan dokter sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi untuk perusahaan dengan karyawan yang banyak akan menanggung biaya administrasi yang cukup besar.

Perusahaan perusahaan tersebut di atas sering berakhir dengan sejumlah besar klaim dan kuitansi yang diajukan oleh karyawan karyawannya untuk direimburst. Masalah yang ditemui adalah kesulitan untuk menterjemahkan tulisan tangan dokter. Alih alih mengumpulkan data untuk kebutuhan penganggaran dan pembiayaan, HRD perusahaan terhambat dengan banyaknya proses data entry dan pekerjaan adaministratif lainnya.

Dengan kurangnya wawasan bagaimana fungsi dari industry kesehatan dan bagaimana dokter memanage praktek mereka, HRD pada akhirnya secara tidak langsung lebih terkonsentrasi pada biaya administrasi kesehatan dan bukan pada bagaimana cara memanage biaya jaminan kesehatan untuk masa yang akan datang.

Oleh karena itu sebagian besar perusahaan menghabiskan sejumlah besar sumber daya dalam upaya mengontrol atau mengendalikan sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk karyawannya dan mengabaikan biaya yang lebih signifikan untuk perawatan tingkat lanjut dan rawat inap yang mana hanya dapat dicapai dengan mengembangkan tenaga kerja yang sehat.

Dokter pada pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah bagian yang paling efektif berperan dalam pengendalian biaya untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Dokter pada PPK I harus mendapatkan tariff yang pantas sehingga dapat membantu perusahaan untuk menjada agar karyawannya tetap dalam keadaan sehat. Tetapi apabila dibiarkan untuk tidak mendapatkan pembayaran yang fair dan transparan dan juga didukung dengan sistem yang baik untuk memantau provider dan karyawan, pelayanan di PPK I dapat disalah gunakan baik oleh provider ataupun karyawan.